Sumber Daya

Berhasilnya penyelenggaraan tugas pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut menuju masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan unutk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Dalam melaksanakan Progaram dan Kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sebanyak 55 Pegawai dengan status kepegawaian 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 Pegawai Honorer. Kualifikasi Pendidikan PNS terdiri dari S3 sebanyak 1 Orang, S2 sebanyak 3 Orang, S1 sebanyak 38 Orang, D3 sebanyak 1 Orang dan SMA sebanyak 12 Orang.