Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok : ” Menyelenggarakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, partisipasi politik, pengembangan landasan politik;
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kepercayaan, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Fasilitasi Politik dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
  3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
  4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.