Berdasarkan Hasil Pertemuan di Hotel Aston Niu didapat bahwa, Rekomendasi Papua Barat Untuk Presiden Meluas

Berita


Rekomendasi Provinsi Papua Barat  yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo bukan lagi hanya semata pasca unjuk  rasa anarkis di beberapa daerah di Provinsi.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Baesara Wael, banyak hal lain yang dibahas dalam rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, Kamis 3 Oktober 2019.

“Termasuk Otsus  yang akan berkurang di pengurangan dana, tapi kewenangan tetap ada,” tuturnya pada pekerja pers usai rapat yang dipimpin Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan itu.

Usulan terkait Otsus yang diajukan para kepala daerah se Provinsi Papua Barat itu, antara lain revisi UU ASN terkait kewenangan penerimaaan CPNS dan pendidikan kedinasan agar diserahkan ke provinsi, kabupaten dan kota dengan pertimbangan putra daerah.  Begitu pula penerimaan CPNS tanpa harus melalui Computer Assisted Test.

Baesara berharap pertemuan seperti ini bias dihadiri seluruh kepala daerah.  “Karena kapan lagi kita memecahkan masalah masyarakat, kalau para kepala daerah tak bersamaan mempunyai komitmen,” tuturnya.

Rakor lanjutan dari pertemuan 18 September 2019 ini dihadiri Bupati Manokwari, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Maybrat, Bupati FakFak, Wakil Bupati Teluk Wondama, Sekkab Raja Ampat dan Perwakilan Kaimana.  Kabupaten Pegaf, Kabupaten Mansel dan Kota Sorong tidak ada perwakilan.

Baesara lalu mengatakan rapat ini belum ada rekomendasi final, karena pokok-pokok pikiran dalam pertemuan itu akan dikembalikan ke kabupaten/kota untuk dibahas bersama stakeholder masing-masing.

Pertemuan akan dilakukan kembali pada 8-9 Oktober 2019 mendatang, memanfaatkan supervise dan pendampingan KPK di Papua Barat.

Khusus Pemprov, masih aka n ada pertemuan dengan DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat yang menurut Baesara tentu memiliki pokok-pokok pikiran sendiri.

Lalu akan ada tahapan-tahapan lain seperti focus group discussion yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *